Wibowo 
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai pemotongan PPh atas dividen dari dalam negeri yang diterima Wajib Pajak orang Pribadi berubah. Jika dulu dividen dipotong PPh Final 10 persen, Kini Dividen Tidak Lagi Dipotong PPh, Ini Syaratnya: (tipspajak.com) Dasar Hukum Kapan Mulai Berlaku Dividen Tidak Kena Pajak Dividen Tidak Kena … Baca Selengkapnya
Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pembayaran Dividen tidak lagi dipotong PPh Final, dengan syarat penerima dividen melakukan Pelaporan Realisasi Investasi Dividen. Ini adalah Contoh Penerapan Laporan Realisasi Investasi Dividen. Berikut ini contoh penerapan aturan mainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/2021: Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan Laba … Baca Selengkapnya
Cara cek NPWP dengan NIK di Coretax 2026: lihat nomor, nama, dan status (aktif/belum aktif), plus cara sah cek NPWP lawan transaksi atas nama siapa.
Pengantar Peraturan Pajak yang berlaku saat ini (Agustus 2021) untuk pedagang UMKM (omset atau peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 tahun 2018). Perhitungan pajaknya sangat sederhana, yakni tarif 0,5 persen dikalikan omset. PPh nya bersifat final dan dibayarkan bulanan. Bagaimana jika omset pedagang … Baca Selengkapnya
Konsep barang kebutuhan pokok Menurut Pasal 4A ayat (2) UU PPN, termasuk barang yang tidak dikenai PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. UU PPN, ketentuan pelaksanaan nya diatur dalam Peratur Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai kriteria … Baca Selengkapnya
Download PDF PMK Nomor 99/PMK.010/2020 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tidak dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai atas … Baca Selengkapnya
Silakan unduh lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di link google drive berikut: https://drive.google.com/file/d/1LtEmLBwQAJj_q3cG_Jmfc1Pw0o1QX0Fc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LtEmLBwQAJj_q3cG_Jmfc1Pw0o1QX0Fc/view?usp=sharing
Berikut ini kami sajikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-4/PJ/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007 tentang … Baca Selengkapnya
Pertanyaan: Pak, saya pedagang daging ayam, omset di bawah RP 4,8 miliar tahun 2020. Laba jualan daging ayam sangat kecil, sehingga jika dikenakan PPh 0,5 persen sangat tidak adil. Bolehkah saya dikenakan PPh tarif umum ( tarif dikalikan penghasilan bersih)? Jawaban: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghasilan atas peredaran usaha dibawah Rp 4,8 … Baca Selengkapnya
Silakan Download PDF Lampiran IV PER-17/PJ/2015 Cara Penggunaan Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto di link di bawah: https://drive.google.com/file/d/1-RZNiyd4-J8ideMW7poYgJyZ4QcMdRZM/view?usp=sharing Kunjungi berbagai kanal media sosial kami di tipspajak.com/link