Berapa Batas LB Agar Bisa Pengembalian Pendahuluan? 5/5 (1)

Ketika Wajib Pajak Lebih Bayar dan mau minta pengembalian pembayaran pajak, maka ada beberapa cara. Pengembalian berdasarkan Pasal 17B UU KUP, Pasal 17C UU KUP, Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4d) UU PPN. Apa bedanya, apa dasar hukum dan berapa batasan agar pengembalian pajak bisa menggunakan pengembalian pendahuluan? Tipspajak.com berikan ulasannya Beda … Baca Selengkapnya

Ketentuan PPN DTP Rumah 2023 5/5 (4)

aturan ppn DTP Rumah 2023

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 (PMK-120/2023) tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Angaran 2023. Ini merupakan angin segar bagi dunia usaha khususnya pengembang perumahan, dan juga warga negara yang akan beli rumah baru. tipspajak.com berikan ringkasan ketentuannya, Inilah Ketentuan PPN DTP Rumah … Baca Selengkapnya

PMK-8/PMK.03/2021 tentang Pemungutan PPN oleh BUMN 5/5 (3)

PMK nomor 8/PMK.03/2021 (PMK-8/2021) tentang Pemungutan PPN oleh BUMN. Berikut ini isinya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK … Baca Selengkapnya

Cara Perpanjangan Sertifikat Elektronik Online 5/5 (4)

Cara perpanjangan sertifikat elektronik online

Anda para pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memahami bahwa untuk dapat menerbitkan faktur pajak, kita harus sertifikat elektronik (sertel). Sertel hanya berlaku dua tahun dan harus dilakukan perpanjangan setiap dua tahun. Berikut ini tipspajak.com berikan cara perpanjangan sertifikat elektronik online Tentang Sertifikat Elektronik Sertifikat elektronik (sertel) sangat penting karena … Baca Selengkapnya

Perbedaan PPN Nilai Lain dengan Besaran Tertentu 5/5 (2)

Beda NIlai Lain dan BEsaran Tertentu

Sebagai pelaku usaha dan perpajakan, Anda pasti pernah mendengar istilah PPN dengan nilai lain dan besaran tertentu. Tarif PPN standarnya 11 persen. Namun dengan nilai lain dan besaran tertentu ini, tarif efektifnya bisa beberapa, antara lain 1,1 persen dan 2,2 persen. Lalu apa perbedaan PPN Nilai lain dan PPN besaran tertentu? Simak penjelasan dari tipspajak.com … Baca Selengkapnya

Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak 5/5 (3)

Penghapusan sanksi denda STP

Anda menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak, dan sedang mencari cara untuk mengajukan penghapusan atau keringanan denda? Di sini tipspajak.com sajikan panduan lengkap Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak, mulai dari syarat-syarat, formulir dan alurnya. Jenis Sanksi Pajak Pada dasarnya, sanksi pajak terdiri dari beberapa jenis, yakni sanksi administrasi berupa denda dan bunga, serta … Baca Selengkapnya

Daftar PMK Turunan UU HPP 5/5 (2)

pmk uu ppn 2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merubah berbagai ketentuan pajak sekaligus: KUP, PPh dan PPN. Dalam pelaksanaannya, beberapa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di sini, tipspajak.com sajikan resume PMK-PMK yang terbit sebagai pelaksanaan UU HPP ini. Selamat menyimak. PMK UU HPP Berikut ini beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebagai Turunan berlakunya UU Harmonisasi … Baca Selengkapnya

Faktur Pajak 05 Besaran Tertentu Jasa Pengurusan Transportasi 5/5 (6)

Buat Faktur Pajak 05 Jasa Transportasi

Anda pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau sering disebut Freight Forwarding yang klien anda meminta diterbitkan faktur dengan tarif bersih 1,1%. Dalam artikel ini tipspajak.com berikan panduannya mulai dari dasar hukum, syarat KLU, lalu kode faktur yang dipilih hingga cara membuat faktur pajak besaran tertentu untuk usaha jasa pengurusan transportasi. Dasar Hukum PPN Besaran Tertentu … Baca Selengkapnya