Perlakuan PPN untuk Perusahaan Biro/Agen Perjalanan Wisata dan Keagamaan 5/5 (1)

PPN biro wisata dan umroh

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak konsumsi yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Dalam konteks perusahaan biro atau agen perjalanan, baik yang bergerak di bidang wisata maupun keagamaan, pengenaan PPN diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022, yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. … Baca Selengkapnya

Cara Buat Faktur Pajak, Billing dan Lapor SPT Masa PPN di Coretax 5/5 (1)

cara buat faktur di coretax

Inilah video yang anda nanti. Panduan Cara Membuat Faktur Pajak, Billing PPN dan Lapor SPT Masa PPN di Coretax Mulai Tahun 2025. Akan menjawab pertanyaan anda tentang, bagaimana Cara membuat faktur pajak di coretax Cara membuat faktur pajak 2025 di coretax Cara lapor spt masa PPN 2025 di coretax Cara lapor SPT Masa PPN di … Baca Selengkapnya

Cara Menghitung Harga Jual dan DPP untuk Penyerahan ke Instansi Pemungut 5/5 (1)

cara menghitung dpp nilai lain atas penyerahan ke pemungut

Inilah Cara menghitung harga jual, DPP Nilai Lain, dan PPN atas penyerahan ke Pemungut PPN ( Instansi, Bendahara, BUMN, BUMD). cara menghitung dpp kode faktur 02 cara menghitung dpp kode faktur 03 cara menghitung DPP atas penyerahan ke pemungut cara menghitung dpp nilai lain atas penyerahan ke pemungut cara menghitung DPP atas penyerahan ke bendahara … Baca Selengkapnya

Perbedaan PPN menggunakan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu 5/5 (3)

Dalam penghitungan PPN, selain yang umum, terdapat dua jenis ketentuan yang khusus, yakni DPP Nilai Lain dan PPN dengan Besaran Tertentu DPP Nilai Lain Dasar Hukum: Pasal 8A ayat (1) UU PPN. NIlai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai HPP. Penghitungan PPN nya menggunakan tarif PPN x NIlai Lain. Kode Transaksi Faktur Pajak … Baca Selengkapnya

Resume PMK-81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan 5/5 (1)

Resume PMK-81/2023 tipspajak

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini juga sering disebut sebagai PMK pelaksanaan coretax. Ada pula yang menyebut sebagai PMK Omnibus Law, di mana cukup banyak ketentuan PMK-PMK sebelumnya yang sekarang diatur hanya dalam … Baca Selengkapnya

Berapa Batas LB Agar Bisa Pengembalian Pendahuluan? 5/5 (1)

Ketika Wajib Pajak Lebih Bayar dan mau minta pengembalian pembayaran pajak, maka ada beberapa cara. Pengembalian berdasarkan Pasal 17B UU KUP, Pasal 17C UU KUP, Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4d) UU PPN. Apa bedanya, apa dasar hukum dan berapa batasan agar pengembalian pajak bisa menggunakan pengembalian pendahuluan? Tipspajak.com berikan ulasannya Beda … Baca Selengkapnya

Ketentuan PPN DTP Rumah 2023 5/5 (4)

aturan ppn DTP Rumah 2023

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 (PMK-120/2023) tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Angaran 2023. Ini merupakan angin segar bagi dunia usaha khususnya pengembang perumahan, dan juga warga negara yang akan beli rumah baru. tipspajak.com berikan ringkasan ketentuannya, Inilah Ketentuan PPN DTP Rumah … Baca Selengkapnya

PMK-8/PMK.03/2021 tentang Pemungutan PPN oleh BUMN 5/5 (3)

PMK nomor 8/PMK.03/2021 (PMK-8/2021) tentang Pemungutan PPN oleh BUMN. Berikut ini isinya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK … Baca Selengkapnya