Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Ketika Wajib Pajak Lebih Bayar dan mau minta pengembalian pembayaran pajak, maka ada beberapa cara. Pengembalian berdasarkan Pasal 17B UU KUP, Pasal 17C UU KUP, Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4d) UU PPN. Apa bedanya, apa dasar hukum dan berapa batasan agar pengembalian pajak bisa menggunakan pengembalian pendahuluan? Tipspajak.com berikan ulasannya Beda … Baca Selengkapnya
Ketentuan mengenai penagihan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-61/2023. File PDF utuh dapat diunduh di sini: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/15fe4400-1f93-47ca-9a81-d8c24bb29a0e/2023pmkeuangan061.pdf Ini isinya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANGMASIH HARUS DIBAYAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keadilan, … Baca Selengkapnya
Inilah Tabel Sanksi Pidana Pajak sebagaimana diresume oleh tipspajak.com Please rate this Beri Rating
Anda menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak, dan sedang mencari cara untuk mengajukan penghapusan atau keringanan denda? Di sini tipspajak.com sajikan panduan lengkap Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak, mulai dari syarat-syarat, formulir dan alurnya. Jenis Sanksi Pajak Pada dasarnya, sanksi pajak terdiri dari beberapa jenis, yakni sanksi administrasi berupa denda dan bunga, serta … Baca Selengkapnya
Dalam artikel sebelum ini, telah dibahas mengenai ketentuan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sekarang kita akan bahas mengenai penyidikan di bidang perpajakan. Selamat menyimak ringkasan Ketentuan penyidikan pajak dari tipspajak.com. Dasar Hukum Penyidikan di bidang perpajakan diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah … Baca Selengkapnya
Pembaca tipspajak.com, anda pasti sudah familiar bahwa tidak atau terlambat membayar PPh akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam pajak ini ada beberapa: sanksi administrasi berupa denda dan bunga; dan sanksi pidana. Di sini, tipspajak.com sajikan ketentuan tentang sanksi pidana pajak. Semoga menjadi wawasan baru untuk kita semua. Dasar Hukum Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan … Baca Selengkapnya
Pembaca tipspajak.com, ketentuan mengenai nomor induk kependudukan atau NIK yang dipergunakan sebagai NPWP kini telah berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Berikut ini tipspajak.com sajikan rangkuman ketentuan aturan NIK sebagai NPWP resmi berlaku. Dasar Hukum NIK sebagai NPWP Resmi Berlaku … Baca Selengkapnya
Berikut ini tipspajak.com sampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASANPAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa dengan dilakukannya … Baca Selengkapnya
Seperti telah kita ketahui, bulan Oktober 2021 Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini merubah banyak UU sekaligus, antara lain UU KUP, PPh, PPN. Dalam artikel ini, tipspajak.com sajikan file nya yang bersumber dari pajak.go.id. Silakan mengunduh file PDF Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) UU KUP setelah disahkannya … Baca Selengkapnya
Pembaca, saat ini semakin banyak orang dari berbagai latar belakang dan profesi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun seringkali terjadi, seseorang memiliki NPWP namun tidak atau bahkan belum bekerja. Dalam artikel ini, tipspajak.com akan mengulas apa yang harus dilakukan ketika memiliki NPWP dan tidak atau belum bekerja. Selamat menyimak Yang Wajib Memiliki NPWP Menurut … Baca Selengkapnya