Panduan KUP

Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Resume PMK-81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan 5/5 (1)

oleh
Resume PMK-81/2023 tipspajak

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini juga sering disebut sebagai PMK pelaksanaan coretax. Ada pula yang menyebut sebagai PMK Omnibus Law, di mana cukup banyak ketentuan PMK-PMK sebelumnya yang sekarang diatur hanya dalam … Baca Selengkapnya

Pembukuan dan Pencatatan untuk UMKM 5/5 (2)

oleh
Pembukuan dan Pencatatan untuk UMKM

Kita telah mengetahui bahwa untuk wajib pajak pelaku usaha UMKM yang terdaftar punya NPWP pada tahun 2018 atau sebelumnya, mulai tahun pajak 2025 nanti tidak lagi bisa menggunakan PPh Final 0,5 Persen Omset. Wajib Pajak bisa menggunakan pencatatan, bisa pula menggunakan pembukuan. Lantas apa bedanya? siapa yang wajib pembukuan, dan siapa yang boleh pencatatan? Simak … Baca Selengkapnya

Berapa Batas LB Agar Bisa Pengembalian Pendahuluan? 5/5 (1)

oleh

Ketika Wajib Pajak Lebih Bayar dan mau minta pengembalian pembayaran pajak, maka ada beberapa cara. Pengembalian berdasarkan Pasal 17B UU KUP, Pasal 17C UU KUP, Pasal 17D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4d) UU PPN. Apa bedanya, apa dasar hukum dan berapa batasan agar pengembalian pajak bisa menggunakan pengembalian pendahuluan? Tipspajak.com berikan ulasannya Beda … Baca Selengkapnya

Ketentuan Penagihan Pajak 2024 5/5 (1)

oleh

Ketentuan mengenai penagihan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-61/2023. File PDF utuh dapat diunduh di sini: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/15fe4400-1f93-47ca-9a81-d8c24bb29a0e/2023pmkeuangan061.pdf Ini isinya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANGMASIH HARUS DIBAYAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keadilan, … Baca Selengkapnya

Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak 5/5 (3)

oleh
Penghapusan sanksi denda STP

Anda menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak, dan sedang mencari cara untuk mengajukan penghapusan atau keringanan denda? Di sini tipspajak.com sajikan panduan lengkap Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak, mulai dari syarat-syarat, formulir dan alurnya. Jenis Sanksi Pajak Pada dasarnya, sanksi pajak terdiri dari beberapa jenis, yakni sanksi administrasi berupa denda dan bunga, serta … Baca Selengkapnya

Ketentuan Penyidikan Pajak 5/5 (5)

oleh
Penyidikan pajak

Dalam artikel sebelum ini, telah dibahas mengenai ketentuan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sekarang kita akan bahas mengenai penyidikan di bidang perpajakan. Selamat menyimak ringkasan Ketentuan penyidikan pajak dari tipspajak.com. Dasar Hukum Penyidikan di bidang perpajakan diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah … Baca Selengkapnya

Ketentuan Sanksi Pidana Pajak 5/5 (8)

oleh
pidana pajak kealpaan

Pembaca tipspajak.com, anda pasti sudah familiar bahwa tidak atau terlambat membayar PPh akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam pajak ini ada beberapa: sanksi administrasi berupa denda dan bunga; dan sanksi pidana. Di sini, tipspajak.com sajikan ketentuan tentang sanksi pidana pajak. Semoga menjadi wawasan baru untuk kita semua. Dasar Hukum Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan … Baca Selengkapnya

NIK Sebagai NPWP Resmi Berlaku 5/5 (5)

oleh
NIK sebagai NPWP mulai kapan

Pembaca tipspajak.com, ketentuan mengenai nomor induk kependudukan atau NIK yang dipergunakan sebagai NPWP kini telah berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Berikut ini tipspajak.com sajikan rangkuman ketentuan aturan NIK sebagai NPWP resmi berlaku. Dasar Hukum NIK sebagai NPWP Resmi Berlaku … Baca Selengkapnya

PP Nomor 94 Tahun 2010 5/5 (1)

oleh

Berikut ini tipspajak.com sampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASANPAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa dengan dilakukannya … Baca Selengkapnya