Kumpulan artikel mengenai Panduan PPh
Wajib Pajak Pribadi yang masih memenuhi syarat dikenakan PPh Final 0,5 Persen, maka pajaknya adalah 0,5 persen dari peredaran usaha atau omset kotor setiap bulan. Kabar baiknya, untuk omset sampai dengan Rp500 juta tidak kena pajak. Tips Pajak Media telah buatkan Template Excel Daftar Peredaran Usaha Pribadi untuk Lapor SPT Tahunan 2025. Silakan unduh di … Baca Selengkapnya
Pada dasarnya, atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Namun hal ini tidak berlaku untuk yayasan nirlaba, contohnya Yayasan Pendidikan yang orientasi utamanya tidak meraup keuntungan. Bagaimana ketentuan detil mengenai penghasilan yang tidak kena PPh? tipspajak.com berikan ringkasan ketentuannya di sini. Dasar Hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan … Baca Selengkapnya
Telah diluncurkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 51 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan PPh Pasal 22. Berikut ini resume Tarif PPh Pasal 22 Terbaru mulai tanggal 01 Agustus 2025 Matriks Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 (PMK 51 Tahun 2025) Matriks Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Berikut adalah matriks tarif pemungutan PPh … Baca Selengkapnya
Baru saja Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Ini dia bunyi lengkap PMK nya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN … Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menerbitkan PMK 37 Tahun 2025. Dampak signikan adalah kepada para pedagang online di marketplace. Bagaimana aturan main, apa yang harus disiapkan? Simak penjelasan lengkap rekaman webinar dari Tips Pajak Media dan Tips Pajak Academy berikut ini Video ini kami harapkan dapat menjawab pertanyaan anda tentang: pajak marketplace shopeepajak marketplace 0 5pajak marketplace onlinepajak … Baca Selengkapnya
Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025). Dalam PMK itu diatur bahwa para penyedia marketplace wajib memungut PPh atas omset yang dihasilkan oleh Pedagang Dalam Negeri. Meski begitu, tidak semua pedagang dipotong pajak. Untuk orang pribadi yang dalam setahun omset kurang dari Rp 500 juta, tidak dipotong pajak. Syaratnya menunjukkan surat … Baca Selengkapnya
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK … Baca Selengkapnya
Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Ini adalah dasar hukum untuk para penyedia toko online (marketplace) untuk memotong PPh atas setiap penjualan dari penjual. Please rate this Beri Rating
Inilah Kode Akun Pajak PPh Unifikasi Terbaru 2025, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-143/PJ/2022. Kode Objek Pajak Keterangan 22-100-07 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Semen). 22-100-08 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Baja). 22-100-09 Penjualan hasil produksi kepada … Baca Selengkapnya
Per Hari ini, tipspajak.com dan TIPS PAJAK MEDIA telah membantu lebih dari 5 juta pemirsanya untuk melakukan pelaporan SPT. Kami pandu para pembaca dan mereka sehingga pada akhirnya dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan baik itu pribadi atau badan secara mandiri. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan bagikan gratis kepada anda, tampilan template laporan keuangan … Baca Selengkapnya