Kumpulan artikel mengenai Panduan PPh
Diperbarui: 25 September 2026 · Oleh Tips Pajak Media · Waktu baca ±8 menit Jawaban singkat: Pajak dokter dihitung dengan menjumlahkan penghasilan neto sebagai karyawan/PNS (gaji bruto dikurangi biaya jabatan 5%, maksimal Rp6 juta) dan penghasilan neto praktik (omzet praktik × norma 50%, jika sudah memberitahukan pemakaian norma). Total neto dikurangi PTKP, lalu dikalikan tarif … Baca Selengkapnya
Diperbarui: 25 September 2026 · Oleh Tips Pajak Media · Waktu baca ±7 menit Jawaban singkat: Mulai 2026, PPh Badan dihitung dengan salah satu dari 4 skema sesuai PP 20 Tahun 2026 dan Pasal 31E UU PPh: (1) PPh Final 0,5% × omzet untuk PT Perorangan dan koperasi (omzet ≤ Rp4,8 miliar); (2) omzet ≤ … Baca Selengkapnya
Tahun 2026 ini, terbit Peraturan Pemerintah yang merubah secara signifikan penghitungan PPh Badan. Menurut PP Nomor 20 Tahun 2026, kini PT dan CV tidak lagi boleh menggunakan tarif PPh FInal 0,5 persen. Lantas, bagaimana perlakuannya? Bagiaman menghitung PPh Badan terutangnya? Tips Pajak Media telah buatkan video panduannya. Silakan simak di Video Youtube di bawah:
Kode akun pajak dan kode jenis setoran adalah dua kode yang wajib diisi setiap kali Wajib Pajak membuat kode billing untuk membayar pajak secara online. Mulai 28 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbarui daftar resmi Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) melalui PER-8/2026. Artikel ini merangkum seluruh 52 KAP dan 203 … Baca Selengkapnya
Inilah video panduan dan tutorial cara membuat kode billing dan bayar PPh Final UMKM 0,5 Persen, sejak berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku 22 April 2026:
Resume Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, oleh Tips Pajak Media PP 20 Tahun 2026 resmi mengubah ketentuan Pajak Penghasilan yang selama ini diatur dalam PP 55 Tahun 2022. Bagi pelaku UMKM, konsultan, hingga pemilik Perseroan Perorangan, perubahan ini berdampak langsung pada hak menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Artikel ini mengupas tuntas apa yang baru, … Baca Selengkapnya
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang PPh atas wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (PPh Final UMKM). Aturan ini diundangkan dan mulai berlaku pada 22 April 2026. Ada dua perubahan besar yang wajib Anda pahami: Artikel ini akan membahasnya secara lengkap dan mudah … Baca Selengkapnya
Diperbarui: 29 September 2026 · Oleh Wibowo, Founder Tips Pajak Media · Waktu baca ±5 menit Jawaban singkat: Daftar peredaran usaha adalah catatan omzet (peredaran bruto) per bulan yang wajib dilaporkan Wajib Pajak orang pribadi pengguna PPh Final 0,5%. Di Coretax, datanya diisi pada Lampiran 3B Bagian A (Rekapitulasi Peredaran Bruto) SPT Tahunan. Omzet kumulatif … Baca Selengkapnya
Pada dasarnya, atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Namun hal ini tidak berlaku untuk yayasan nirlaba, contohnya Yayasan Pendidikan yang orientasi utamanya tidak meraup keuntungan. Bagaimana ketentuan detil mengenai penghasilan yang tidak kena PPh? tipspajak.com berikan ringkasan ketentuannya di sini. Dasar Hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan … Baca Selengkapnya
Telah diluncurkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 51 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan PPh Pasal 22. Berikut ini resume Tarif PPh Pasal 22 Terbaru mulai tanggal 01 Agustus 2025 Matriks Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 (PMK 51 Tahun 2025) Matriks Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Berikut adalah matriks tarif pemungutan PPh … Baca Selengkapnya