Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain Berdasarkan PMK-81/2024 5/5 (1)

oleh
Aturan dividen bebas pajak 2025

Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan perpajakan. Salah satu kebijakan terbaru yang patut diperhatikan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Regulasi ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, mengatur tata cara pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan … Baca Selengkapnya

Update 2025: Cara Lapor Realisasi Investasi Dividen Bebas Pajak 2025 5/5 (2)

oleh
Cara melaporkan dividen bebas pajak 2025

Mulai 2020, dividen bisa tidak kena pajak, asalkan diinvestasikan selama tiga tahun. Pembahasan Dividen tidak kena pajak sebelumnya ada di sini. Di sini akan kami sajikan Update 2025 mengenai Cara Lapor DIviden Bebas Pajak Dividen tidak kena pajak kini diatur dalam PMK-81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Tata … Baca Selengkapnya

Eform SPT 1770-I Tidak Bisa Diisi Warna Abu-Abu? Ini Cara Mengatasinya! 5/5 (1)

oleh
Cara mengatasi Eform 1770-I Abu- ABu Tidak Bisa Diisi

Mengisi Eform SPT 1770-I untuk laporan pajak tahunan di DJP Online seharusnya mudah, tapi apa jadinya jika kolomnya berwarna abu-abu dan tidak bisa diedit? Masalah SPT 1770-I abu-abu ini sering dialami wajib pajak, terutama saat deadline pelaporan mendekat. Tenang, tipspajak.com hadir dengan solusi praktis untuk mengatasi Eform SPT 1770-I tidak bisa diisi. Simak penyebab dan … Baca Selengkapnya

PPh Final 0,5 Persen Diperpanjang 2025: Update Terbaru dan Cara Pemberitahuan NPPN 5/5 (1)

oleh
PPh Final 05 persen 2025

PPh Final 05 Persen Diperpanjang 2025: Update Terbaru dan Cara Pemberitahuan NPPN PPh Final 05 Persen Diperpanjang 2025: Update Terbaru dan Cara Pemberitahuan NPPN Pajak Penghasilan (PPh) Final 05 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi topik hangat di kalangan pelaku usaha. Banyak yang bertanya, apakah PPh Final 05 persen diperpanjang pada 2025 … Baca Selengkapnya

Perlakuan PPN untuk Perusahaan Biro/Agen Perjalanan Wisata dan Keagamaan 5/5 (1)

oleh
PPN biro wisata dan umroh

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak konsumsi yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Dalam konteks perusahaan biro atau agen perjalanan, baik yang bergerak di bidang wisata maupun keagamaan, pengenaan PPN diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022, yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. … Baca Selengkapnya

Cara Cek NIK NPWP 2025 di Coretax: Panduan Lengkap dan Mudah 5/5 (2)

oleh
Cara cek NIK NPWP 2025 online

Sejak 1 Januari 2025, sistem perpajakan di Indonesia mengalami transformasi besar dengan implementasi penuh Coretax Administration System (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara resmi untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Dengan integrasi ini, penting bagi … Baca Selengkapnya

Kring Pajak, Saluran Resmi DJP untuk Wajib Pajak 5/5 (1)

oleh
kring pajak djp

Di era digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah Kring Pajak, sebuah saluran resmi yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, berkonsultasi, dan menyampaikan pengaduan terkait perpajakan. Dengan nomor kontak utama 1500-200, Kring Pajak menjadi … Baca Selengkapnya

Cara Kompensasi Kerugian Fiskal Pajak Penghasilan 5 Tahun 5/5 (1)

oleh

Memahami Kompensasi Kerugian Fiskal dalam Pajak Penghasilan Dalam dunia perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), terdapat ketentuan yang mengatur kompensasi kerugian fiskal. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengimbangi kerugian yang dialami dengan penghasilan atau laba fiskal di masa mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, jika pengeluaran yang diperbolehkan (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat … Baca Selengkapnya