Panduan Lengkap PPN
Pengantar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sering disebut dengan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja memberikan perubahan yang cukup luas atas banyak UU, tidak terkecuali UU Perpajakan. Berikut ini tipspajak.com hadirkan Resume atau Ringkasan Kumpulan Perubahan Aturan PPN sejak UU Cipta Kerja. Peraturan PPN yang diubah oleh UU Cipta Kerja … Baca Selengkapnya
Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang seringkali disebut dengan Omnibus Law, merubah banyak UU sekaligus, tidak terkeculasi di bidang perpajakan. Berikut ini tipspajak.com rangkumkan Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. PP Nomor 9 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 (PP 9 tahun … Baca Selengkapnya
Pengantar Tahukah anda, bahwa atas seluruh penjualan emas perhiasan, terutang PPN. Kabar baiknya, PPN yang dibebankan kepada pembeli tidak 10 persen seperti biasanya, namun tarif efektif nya hanya 2 persen. Kok bisa? bukankah di Indonesia tarif PPN adalah flat 10 persen? Kali ini tipspajak.com akan berbagi informasi mengenai PPN atas penyerahan emas perhiasan, untuk anda … Baca Selengkapnya
Berikut ini Batas Waktu Pembayaran Penyetoran dan Pelaporan Pajak. Silakan diingat baik-baik agar terhindar dari sanksi berupa denda. No. Jenis Pajak Batas Pembayaran (Paling Lambat …) Batas Pelaporan 1 PPh pasal 4(2) setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya 2 PPh pasal 4(2) pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya … Baca Selengkapnya
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diundangkan pertama kali di UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.Download atau Unduh PDF UU PPN dalam satu naskah di sini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tuliskan di … Baca Selengkapnya
Di artikel ini ada akan menemukan siapa saja subjek PPN. Subjek PPN dibagi menjadi dua, yaitu: PKP dan Non PKP 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal: PKP melakukan penyerahan JKP PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP 2. Non PKP PPN akan tetap terutang … Baca Selengkapnya
Artikel ini pertama kali diterbitkan di arissuko.com dengan tautan berikut: https://arissuko.com/pengetahuan-tentang-ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri/ Pengantar Anda, keluarga, atau kerabat barangkali sedang bertanya-tanya, atau kaget karena mendapatkan surat dari kantor pajak yang berisi himbauan bagi Anda untuk melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Di artikel ini, Anda akan menemukan beberapa hal terkait: Pengantar definisi PPN Kegiatan Membangun Sendiri … Baca Selengkapnya
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Jenis Setoran 411111 100 PPh Minyak Bumi 411111 300 STP PPh Minyak Bumi 411111 310 SKPKB PPh Minyak Bumi 411111 320 SKPKBT PPh Minyak Bumi 411111 390 Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali 411112 100 PPh Gas Alam 411112 300 STP … Baca Selengkapnya
Menurut Undang-Undang PPN, salah satu jasa yang bukan merupakan objek PPN adalah Jasa Angkutan Umum. Berikut ini kami paparkan penjelasan mengenai Jasa Angkutan umum yang diatur oleh perpajakan di Indonesia Definisi Jasa Angkutan Umum Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam … Baca Selengkapnya