PPh Pasal 21 dikenal sebagai salah satu jenis pajak pusat yang teknis pemotongannya sangat rumit, karena banyaknya variasi. Namun jangan khawatir Tips Pajak Media, Tips Pajak Academy, dan TipsPajak.com berikan Grafis yang mudah dipahami. Inilah Grafis Pemotongan PPh Pasal 21 Mulai Tahun Pajak 2024. Silakan unduh pdf nya di sini Please rate this Beri Rating
Buku Panduan Ebupot dapat anda unduh langsung dari website DJP: https://static.pajak.go.id/download/bupot21/User_Manual_Ebupot2126.pdf Format Impor Bukti Potong Bulanan dapat anda unduh langsung di web DJP: https://static.pajak.go.id/download/bupot21/FORMAT_UPLOAD_EBUPOT21.xlsx Format Impor Bukti Potong Tahunan dapat anda unduh langsung di web DJP: https://static.pajak.go.id/download/bupot21/FORMAT_UPLOAD_EBUPOT21_A1.xlsx Please rate this Beri Rating
Ada yang baru di awal Desember 2024 ini. Setiap kali login DJP Online, kita wajib untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email atau sms ke alamat/nomor HP yang valid. Hal ini diklaim oleh DJP unutk meningkatkan keamanan akun agar tidak terjadi pencurian akun. Seperti apa tampilannya? Seperti ini Bagaimana jika alamat email dan nomor … Baca Selengkapnya
Dalam penghitungan PPN, selain yang umum, terdapat dua jenis ketentuan yang khusus, yakni DPP Nilai Lain dan PPN dengan Besaran Tertentu DPP Nilai Lain Dasar Hukum: Pasal 8A ayat (1) UU PPN. NIlai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai HPP. Penghitungan PPN nya menggunakan tarif PPN x NIlai Lain. Kode Transaksi Faktur Pajak … Baca Selengkapnya
Sebentar Lagi kita masuk masa pajak Desember 2024, yang mana ini adalah untuk PERTAMA KALINYA kita akan mengerjakan PPh 21 Masa Pajak terakhir di ERA TER (Tarif Efektif Rata-Rata). Cara menghitung masa pajak Desember ini beda dengan masa pajak Januari s.d. November. Dan, inilah panduannya, dari tipspajak.com dan TIPS PAJAK MEDIA Please rate this Beri … Baca Selengkapnya
Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini juga sering disebut sebagai PMK pelaksanaan coretax. Ada pula yang menyebut sebagai PMK Omnibus Law, di mana cukup banyak ketentuan PMK-PMK sebelumnya yang sekarang diatur hanya dalam … Baca Selengkapnya
Anda pelaku usaha UMKM orang pribadi yang punya NPWP tahun 2018. Selama ini menggunakan PPh Final 0,5 persen. Anda kini sudah tahu bahwa mulai tahun pajak 2025, Anda tidak dapat lagi menggunakan tarif 0,5 persen melainkan sudah harus pakai tarif umum. Seperti ada di video di sini. Lalu, bagaimana pembayaran pajak bulanannya apabila sudah harus … Baca Selengkapnya
Kita pakai dasar PP Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 56 ayat (4). Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: Siapa saja Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Please rate this Beri Rating
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan tentang pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Adapaun aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Silakan unduh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Coretax di sini: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/637047be-3dba-4347-aba1-98fa7fd5ab3f/2024pmkeuangan081.pdf Please rate this Beri Rating
Kita telah mengetahui bahwa untuk wajib pajak pelaku usaha UMKM yang terdaftar punya NPWP pada tahun 2018 atau sebelumnya, mulai tahun pajak 2025 nanti tidak lagi bisa menggunakan PPh Final 0,5 Persen Omset. Wajib Pajak bisa menggunakan pencatatan, bisa pula menggunakan pembukuan. Lantas apa bedanya? siapa yang wajib pembukuan, dan siapa yang boleh pencatatan? Simak … Baca Selengkapnya