admin

Download Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha 5/5 (2)

oleh

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; Mengingat: Pasal 5 ayat … Baca Selengkapnya

Cara Hitung PPh Badan Tahun 2021 5/5 (9)

oleh
tarif pph badan 2021 omzet dibawah 50 miliar

Pengantar Berapa tarif PPh badan untuk PT tahun 2021? Apakah 25 persen? atau 22 persen? atau 20 persen? ataukah malah 11 persen? tipspajak.com sajikan ketentuannya di artikel ini. Dasar Hukum Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh (UU 36 Tahun 2008 diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja) Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2020 … Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah Nomor PP 23 Tahun 2013 tentang PPh UMKM 5/5 (1)

oleh
tips pajak

Peraturan Pemerintah Nomor PP 23 Tahun 2013 tentang PPh UMKM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan … Baca Selengkapnya

Cara Mengajukan Pemberitahuan Menggunakan Tarif Umum PPh Pasal 17 4.83/5 (6)

oleh
pemberitahuan mengikuti tarif umum/pp 23

Cara Mengajukan Pemberitahuan Menggunakan Tarif Umum PPh Pasal 17 Masuk ke Akun DJP Online PIlih Tab Layanan Pilih Info KSWP Pilih: Pemberitahuan Memilih Berdasarkan Ketentuan Umum PPh (PP23) setelah memilih, akan ada notifikasi peringatan seperti ini: Yth. Wajib PajakTerima kasih Anda telah menyampaikan Pemberitahuan sebagai Wajib Pajak yang Dikenai Ketentuan Umum Pajak Penghasilan. Dalam rangka … Baca Selengkapnya

Dividen Tidak Lagi Dipotong PPh, Ini Syaratnya 5/5 (10)

oleh
Cara melaporkan dividen bebas pajak 2025

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai pemotongan PPh atas dividen dari dalam negeri yang diterima Wajib Pajak orang Pribadi berubah. Jika dulu dividen dipotong PPh Final 10 persen, Kini Dividen Tidak Lagi Dipotong PPh, Ini Syaratnya: (tipspajak.com) Dasar Hukum Kapan Mulai Berlaku Dividen Tidak Kena Pajak Dividen Tidak Kena … Baca Selengkapnya

Contoh Penerapan Laporan Realisasi Investasi Dividen 5/5 (3)

oleh
Panduan Laporan Realisasi Investasi Dividen

Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pembayaran Dividen tidak lagi dipotong PPh Final, dengan syarat penerima dividen melakukan Pelaporan Realisasi Investasi Dividen. Ini adalah Contoh Penerapan Laporan Realisasi Investasi Dividen. Berikut ini contoh penerapan aturan mainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/2021: Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan Laba … Baca Selengkapnya

Cara Cek NPWP dengan NIK atas Nama Siapa 5/5 (9)

oleh
cara cek npwp aktif

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini menjadi Identitas yang Wajib jika kita mau berurusan dengan lembaga keuangan bank, dan banyak lagi. Karena jarang dipakai sering kali kita lupa dan tidak jarang kartu NPWP kita hilang. Bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai NPWP kita? Berikut ini tipspajak.com dan Tips Pajak Media memberikan Tips Cara Cek NPWP … Baca Selengkapnya

Panduan Hitung, Bayar dan Lapor Pajak untuk Pedagang Kebutuhan Pokok Omset Lebih Dari Rp 4,8 Miliar 5/5 (1)

oleh
Panduan PPh Pedangang Besar Sembako

Pengantar Peraturan Pajak yang berlaku saat ini (Agustus 2021) untuk pedagang UMKM (omset atau peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 tahun 2018). Perhitungan pajaknya sangat sederhana, yakni tarif 0,5 persen dikalikan omset. PPh nya bersifat final dan dibayarkan bulanan. Bagaimana jika omset pedagang … Baca Selengkapnya

Kritetia Bahan Kebutuhan Pokok yang Tidak Kena PPN 5/5 (1)

oleh

Konsep barang kebutuhan pokok Menurut Pasal 4A ayat (2) UU PPN, termasuk barang yang tidak dikenai PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. UU PPN, ketentuan pelaksanaan nya diatur dalam Peratur Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai kriteria … Baca Selengkapnya