Penyusutan Fiskal dan Penerapannya di SPT Tahunan 5/5 (5)

Penyusutan fiskal adalah

Salah satu unsur biaya dalam laporan laba rugi suatu perusahaan adalah biaya penyusutan. Kadang-kadang biaya penyusutan menurut laporan keuangan ternyata tidak sesuai dengan penyusutan menurut pajak. Dalam artikel ini tipspajak.com berikan Panduan Penyusutan Fiskal dan Penerapannya di SPT Tahunan PPh Badan. Selamat menyimak. Dasar Hukum Penyusutan Menurut Pajak Perhitungan penyusutan menurut ketentuan Pajak diatur dalam … Baca Selengkapnya

Siapa yang Bisa Menjadi Wakil dan Kuasa Wajib Pajak? 5/5 (3)

Kuasa Wajib Pajak UU HPP

Siapa yang bisa menjadi Wakil Wajib Pajak? Siapa pula yang bisa menjadi Kuasa Wajib Pajak? UU HPP mengubah ketentuan mengenai hal tersebut dan berikut ini tipspajak.com sajikan penjelasan mengenai Siapa yang Bisa Menjadi Wakil dan Kuasa Wajib Pajak. Siapa Bisa Menjadi Wakil Wajib Pajak Wakil Wajib Pajak diatur dalam UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir … Baca Selengkapnya

Panduan Instal Adobe Reader DC untuk Lapor SPT Tahunan melalui EFORM PDF 3.67/5 (3)

eform pdf tidak bisa dibuka

Pendahuluan Saat ini lapor SPT Tahunan PPH OP versi EFORM tidak bisa lagi diakses, semua diarahkan melalui EFORM PDF. Berikut ini panduan untuk instal dan solusi ketika sudah terinstal namun tetap tidak bisa membuka EFORM SPT. Selamat Menyimak Panduan Instal Adobe Reader DC untuk Lapor SPT Tahunan melalui EFORM PDF Silakan ikuti tutorial dari Channel … Baca Selengkapnya

Kabar Baik, UMKM Omset di Bawah Rp 500 juta Tidak Kena Pajak 5/5 (4)

Contoh Perhitungan PPh FInal UMKM setelah UU HPP

Pasal 3 RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah beberapa ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan, termasuk diantaranya merubah Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh. Penghasilan ini dapat dikenakan PPh bersifat final: penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kronologis Aturan PPh Final UMKM PPh … Baca Selengkapnya

Pokok Perubahan Penting di Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) 5/5 (9)

Pokok Perubahan di UU HPP

DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan RUU HPP) menjadi Undang-Undang. Ada cukup banyak hal yang WAJIB kita ketahui sebagai praktisi maupun Wajib Pajak. Beriktu ini tipspajak.com sampaiakan Pokok Perubahan Penting di Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP merupakan Omnibus Law UU Perpajakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan … Baca Selengkapnya

Panduan Lengkap Tax Amnesty 2022 (Pengungkapan Sukarela) 5/5 (9)

Panduan Program Pengungkapan Sukarela 2021

Kamis Tanggal 7 Oktober 2021, DPR Mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang. Salah satu yang paling menarik perhatian dan layak dicermati adalah adanya program pengungkapan sukarela atau biasa kita kenal dengan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Seperti apa skemanya, bagaimana aturan mainnya, berapa tarifnya? Berikut tipspajak.com berikan pooin-poin penting dari … Baca Selengkapnya

Objek Pajak Penghasilan (Objek PPh) 5/5 (2)

Terdapat cukup banyak yang menjadi objek PPh. Berikut ini tipspajak.com sampaikan resumenya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 TAHUN 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan dan PP 94 TAHUN 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan Apa saja yang menjadi objek … Baca Selengkapnya

Bolehkah Pedagang UKM menggunakan Tarif Umum PPh 5/5 (2)

Seperti kita ketahui, pedadang UMKM atau yang omsetnya kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun, pengenaan pajaknya adalah 0,5 persen dikalikan omset. Untuk perdagangan yang margin labanya sangat kecil, tentunya ini memberatkan. Bolehkah Pedagang UKM menggunakan Tarif Umum PPh (yang 5 persen dikalikan keuntungan itu) ? Berikut penjelasannya Please rate this Beri Rating

Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 5/5 (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 8 ayat … Baca Selengkapnya