admin 
Contoh Kasus, CV Tips Pajak Media, terdaftar punya NPWP tanggal 17 Agustus 2018, omset tiap tahunnya Rp 900 juta. Artinya, terakhir dikenakan PPh Final 0,5 persen adalah di tahun pajak 2021. Pertanyaan: Jawaban ada di video ini: https://youtu.be/J0qQtCPx86M Please rate this Beri Rating
Sebelum terbit PP 55 Tahun 2022, PPh atas Penghasilan Wajib Pajak dari Peredaran Bruto Tertentu atau sering disebut PPh final UMKM 0,5 persen diatur dalam PP 23 Tahun 2018 (panduan lengkap di sini). Kini pengaturan yang berlaku adalah berdasarkan PP 55 Tahun 2022 yang berlaku sejak 20 Desember 2022. Bagaimana pengaturannya? Berikut ini tipspajak.com sajikan … Baca Selengkapnya
Kita telah masuk Bulan November 2025, yang artinya sesaat lagi kita sudah akan lapor SPT Tahunan. Untuk Wajib Pajak Badan, pelaporan paling lambat adalah tanggal 30 April 2026. Jangan sampai terlambat, karena jika telat maka denda Rp 1 juta menanti anda. Syarat utama lapor SPT Tahunan Badan adalah Laporan Keuangan. Butuh contohnya? Di sini tipspajak.com … Baca Selengkapnya
Kita telah masuk Akhir Tahun 2025, yang artinya sesaat lagi kita sudah harus lapor SPT Tahunan. SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 ini, mulai dilaporkan nanti bulan Januari 2026. Dan ada hal yang benar-benar baru. Untuk pertama kalinya, kita akan melaporkan SPT Tahunan di aplikasi website CORETAX DJP. Untuk Wajib Pajak Badan, pelaporan paling lambat adalah … Baca Selengkapnya
Ini adalah formulir SPT Tahunan paling sederhana. Namanya SPT Tahunan PPh 1770SS, yang hanya bisa digunakan untuk orang pribadi karyawan yang penghasilan setahun di bawah Rp 60 juta. Di sini tipspajak.com bagikan Form SPT 1770 SS Download. File di bawah adalah dalam bentuk excel. Silakan unduh di google drive di bawah ini: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xCzk5yekvZ2gYG3b5g9B8wTs5B1-k4I/ Semoga bermanfaat. … Baca Selengkapnya
Dalam rangka rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (PMK-63/2021), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Penggunaan:
Sertifikat Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
Electronic Filing Identification Number (EFIN) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online; dan
Kode Verifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan,
atas nama Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan masih tetap berlaku sampai dengan tersedianya Sertifikat Elektronik dan Kode Otorisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di dalam sistem informasi DJP.
2. Penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik yang diproses secara otomatis melalui laman DJP dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi masih dapat dilakukan sampai dengan tersedianya Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi di dalam sistem informasi DJP.
Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan dan dilaksanakan.
Hari ini 20 Maret 2025. Tips Pajak informasikan kembali bahwa operasional PPh Pasal 21 mulai tahun pajak dan masa pajak 2025 sudah sepenuhnya menggunakan Coretax. Ini Panduan lengkapnya:https://tipspajak.com/tutorial-bupot-21-spt-21-coretax-2025/ Sedangkan untuk Tahun Pajak 2024, pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 21 menggunakan EBUPOT 21 di DJP Online. Ini Panduan Lengkapnya: https://tipspajak.com/cara-buat-ebupot-dan-spt-masa-pph-21/ … Baca Selengkapnya
Sudah bulan Januari 2024, artinya kita sudah bisa lapor SPT Tahunan baik orang pribadi maupun badan. Syarat lapor online adalah punya akun DJP Online, di mana untuk daftar akun harus punya EFIN yang bisa didapatkan di KPP tempat anda terdaftar. Berikut ini tipspajak.com berikan Daftar Alamat, Email, Telepon dan Instagram Kantor Pajak 2024 No Nama … Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 atau PP 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN/PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu dari Luar Daerah Pabean. Berikut ini tipspajak.com berikan Intisari PP Nomor 49 Tahun 2022 Anda dapat mengunduh PDF PP Nomor 49 Tahun … Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Berikut ini tipspajak.com berikan intisari PP 55 tahun 2022. Download PDF PP 55 Tahun 2022 Silakan unduh file lengkap PP 55 Tahun 2022 di sini Materi PP 55 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terbagi dalam beberapa … Baca Selengkapnya