Sistematika UU HPP 5/5 (3)

UU HPP telah disahkan dan diundangkan. Nama resmi UU HPP ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini tipspajak.com sampaikan sistematika UU HPP. Selamat menyimak.

UU HPP terdiri dari 9 Bab yang berisi 19 pasal sebagai berikut.

Bab I	Asal, Tujuan dan Ruang Lingkup (Pasal 1)
Bab II	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)
Bab III	Pajak Penghasilan (Pasal 3)
Bab IV	Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)
Bab V	Program Pengungkapan Sukarela WP (Pasal 5 s.d. 12)
Bab VI	Pajak Karbon (Pasal 13)
Bab VII	Cukai
Bab VIII	Peralihan (Pasal 15)
Bab IX	Penutup (Pasal 16-19)

Bab I Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal yang diubah	Materi	Jenis Perubahan
Pasal 1	Asa, Tujuan dan Ruang Lingkup	Baru

Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal yang diubah	Materi	Jenis Perubahan
Pasal 2 KUP	Pengaturan NIK sebagai NPWP	Baru
Pasal 8 KUP	Batas waktu pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan	Revisi
Pasal 13 KUP	Besaran sanksi saat pemeriksaan	Revisi (penurunan)
Pasal 14 KUP	Penagihan atas wanprestasi pembayaran angsuran/penundaan kurang bayar SPT Tahunan	Baru
Pasal 20A KUP	Kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara	Baru
Pasal 25 KUP	Besaran sanksi akibat keberatan ditolak atau diterima sebagian	Revisi (penurunan)
Pasal 27 KUP	Besaran sanki akibat banding/PK mempertahankan ketetapan DJP	Revisi (penurunan)
Pasal 27C KUP	Prosedur persetujuan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah dalam penerapan persetujuan penghundaran pajak berganda	Baru
Pasal 32 KUP	Kuasa Wajib Pajak	Revisi
Pasal 32 A	Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE	Baru
Pasal 34 KUP	Pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara	Revisi
Pasal 40 KUP	Daluarsa penuntutan pidana pajak	Revisi
Pasal 43A KUP	Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan	Revisi
Pasal 44 KUP	Kewenangan penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran/penyitaan aset tersangka sesuai UU hukum acara pidana	Revisi
Pasal 44A, 44B UU KUP	Penghentian penyidikan	Revisi
Pasal 44C KUP	Pidana denda tidak disubsider	Baru
Pasal 44D KUP	Persidangan in absentia	Baru
Pasal 44E	Pendelegasian kewenangan	Revisi

Bab III Pajak Penghasilan

Pasal yang diubah	Materi	Jenis Perubahan
Pasal 4 PPh	Pengenaan pajak atas natura	Revisi
Pasal 6 PPh	Pengenaan pajak atas natura	revisi
Pasal 7 PPh	Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak OP	BAru
Pasal 9 PPh	Pengenaan pajak atas natura	Revisi
Pasal 11, 11A PPh	Penyusutan dan amortisasi aset dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun	Revisi
Pasal 17 PPh	Tarif PPh orang pribadi dan badan	revisi
Pasal 18 PPh	Instrumen pencegahan penghindaran pajak	revisi
Pasal 32A PPh	Kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan	revisi

Bab IV Pajak Pertambahan Nilai

Pasal yang diubah	Materi	Jenis Perubahan
Pasal 4A PPN	Pengecualian Objek PPN	Revisi
Pasal 7 PPN	Tarif PPN	Revisi
Pasal 8A PPN	Cara menghitung PPN	Revisi
PAsal 9 PPN	Pengkreditan Pajak Masukan	Revisi
Pasal 9A PPN	Kemudahan dan kesederhanaan PPN	Baru
Pasal 16B PPN	Fasilitas PPN	Revisi
Pasal 16G	Pendelegasian Kewenangan	Revisi

Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS)

Pasal yang diubah	Materi	Jenis PErubahan
Pasal 5-7 HPP	Peserta TA yang belum mengungkapkan seluruh aset saat TA diberi kesempatan mengungkapkan aset dengan membayar PPh Final	Baru
Pasal 8-12 HPP	Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan seluruh aset dalam SPT 2020, yang diperoleh 2016-2020, diberi kesempatan mengungkapkan aset dengan membayar PPh Final	Baru

Bab IX Ketentuan Penutup

Pasal	Materi	Jenis PErubahan
PAsal 16-19	Status perundang-undangan yang merpupakan peraturan pelaksanaan dari UU yang terdampak dengan lahirnya UU ini serta waktu pemberlakuan UU ini	Baru

Penutup

Itulah resume sistematika UU HPP, semoga bermanfaat dan membantu pemahaman mengenai UU HPP ini. Silakan untuk mengikuti berbagai kanal media sosial dan kontak kami di https://tipspajak.com/link dan juga Youtube Tips Pajak Media