Berikut adalah datar isi resume panduan lengkap Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia
Pokok Perubahan PPN sesuai UU CIpta Kerja
Silakan klik lnk berikut untuk mengetahu apa saja perubahan ketentuan PPN sebagaimana UU Cipta Kerja
Overview PPN di Indonesia
- PPN dan Mekanisme pemungutannya
Subjek PPN
- Subjek PPN dan Tempat Terutangnya PPN
Objek PPN
- Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-cuma
- Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
- Pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean
- Ekspor JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud
- Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
- penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
- PPN atas Penyerahan Jasa Jalan Tol
Yang Termasuk Ke dalam Pengertian Penyerahan BKP
- Penyerahan hak atas BKP karena suatu Perjanjian
- pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
- penyerahan BKP kepada pedagang perantara (komisioner), melalui juru lelang, makelar
- Penyerahan BKP secara Konsinyasi
- Yang Termasuk Pengertian Penyerahan BKP
Yang Bukan Merupakan Objek PPN
- Jasa Angkutan Umum
- Jasa Perhotelan
- Bukan Objek PPN
- Jasa tenaga kerja
- Jasa Penyediaan Tempat Parkir
- jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- Jasa Penyiaran yang Tidak Bersifat Iklan
- Jasa Pendidikan
- Jasa Boga atau Katering
- Jasa Kesenian dan Hiburan
Faktur Pajak
- Nota Retur dan Nota Pembatalan
- Dokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
- FP bagi PKP Toko Retail (VAT Refund for tourist)
- Faktur Pajak Pedagang Eceran
- Saat Penyerahan BKP/JKP
- Kode dan Nomor Seri FP
- Faktur Pajak Pengganti
- Faktur Pajak Hilang dan Faktur Pajak Batal
- saat lain sebagai saat pembuatan faktur pajak atas penyerahan BKP dengan karakteristik tertentu
- Faktur Pajak Tidak Lengkap
- Faktur Pajak Elektronik atau e-faktur
- Sertifikat Elektronik
Wajib Pungut PPN
- Wajib Pungut (WAPU) PPN
- Bendaharawan Pemerintah dan KPKN
- Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- Badan Usaha Milik Negara
- Badan Usaha Tertentu
- PPN untuk Bendahara BOS
Fasilitas Pembebasan PPN
- Jenis-jenis Fasilitas Pembebasan PPN
- Pembebasan PPN kepada perwakilan Negara asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya
- Pembebasan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu
- Pembebasan PPN atas Penyerahan Air Bersih
- Pembebasan PPN atas Penyerahan Jasa Ke Pelabuhan Tertentu
BKP Strategis
- BKP Strategis bebas PPN
- Mesin dan Peralatan Pabrik
- RUSUNAMI
BKP / JKP Tertentu
- BKP dan atau JKP Tertentu Bebas PPN
- Batasan Buku Pelajaran Umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama yang Mendapatkan Pembebasan PPN
- Batas Rumah Sederhana, RSS, dll yang Memperoleh Pembebasan PPN
- JKP Tertentu yang dibebaskan PPN
Fasilitas PPN Tidak Dipungut
- Jenis-Jenis PPN tidak dipungut
- Kawasan Berikat
- BKP Tertentu Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut PPN
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat)
- Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE)
- Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman Luar Negeri
- Toko Bebas Bea
- PPN Tidak Dipungut atas Sebagian impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk
- Alat Angkutan Tertentu dan JKP terkait Yang impor/penyerahannya Tidak Dipungut PPN
Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah
- penyerahan minyak goreng kemasan sederhana
- Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah
- Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
- PPN DTP atas subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 kg
Kawasan Bebas PPN
- Kawasan Bebas
- Antara Kawasan Bebas dengan Luar Daerah Pabean (Terkait BKP berwujud)
- Antara Kawasan Bebas dengan TLDDP (Terkait BKP berwujud)
- Antara Kawasan Bebas dengan TPB atau KEK (Terkait BKP Berwujud)
- Perlakuan PPN atas Penyerahan atau Perolehan/Pemanfaatan BKP TB dan Penyerahan/Perolehan JKP
PPnBM
- SKB PPnBM atas kendaraan bermotor
- PPnBM untuk Golongan Selain Kendaraan Bermotor
- Tatacara Pengajuan Pengembalian PPnBM atas Kendaraan Bermotor
- PPnBM atas Kendaraan Bermotor
Dasar Pengenaan Pajak
- Yang Menggunakan DPP Nilai Lain
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Pengkreditan Pajak Masukan
- Pedoman Pengkreditan PM Bagi PKP yang peredaran Usahanya Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
- Pedoman Pengkreditan PM Bagi PKP yang Melakukan Penyerahan Terutang danTidak Terutang/dibebaskan PPN
- Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP Usaha Tertentu (kendaraan bekas)
- Jenis Pajak Masukan yang Tidak Bisa Dikreditkan
Restitusi PPN
- Tata Cara Restitusi PPN
- Penetapan PKP Resiko Rendah
- Pembayaran Kembali PM Bagi PKP yang Gagal Berproduksi
Perlakuan PPN atas Jenis Barang dan Jasa Tertentu
- Pengusaha Emas Perhiasan
- VAT Refund bagi Turis Asing
- Penebusan Stiker Lunas PPN untuk Media Rekaman Suara/ Gambar
- PPN atas penyerahan Obat oleh Apotik atau instalasi farmasi (kamar obat) Rumah Sakit
- PPN atas Insentif/Bonus dari main dealer kepada dealer/distributor
- Pengenaan PPN atas Produksi Hasil Tembakau
- PPN atas Penyerahan Pupuk Tertentu
Impor Barang Kena Pajak
- Impor Barang Kena Pajak
- Impor Sementara
- Impor atas Dasar Inden