Kali ini tipspajak.com berikan resume ketentuan terbaru mengenai faktur pajak. Diatur dalam Per-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, inilah pembahasan Aturan Faktur Pajak Terbaru 2022.
Aturan Faktur Pajak Terbaru
Pengaturan Faktur Pajak terbaru 2022 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor Per-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak yang berlaku mulai 1 April 2022.
Untuk mengunduh file PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak silakan kunjungi halaman ini
Yang Berubah dalam Aturan Faktur Pajak 2022
Pokok-pokok perubahan faktur pajak sebagaimana diatur dalam PER-03/PJ/2022 sebagai berikut:
- Pencantuman NIK
- Pengisian jenis barang dalam faktur pajak
- transaksi dalam mata uang asing
- pemberian nomor seri faktur pajak
- kode transaksi
- pengaturan kembali penanda tangan ee-faktur
- aplikasi e-faktur Host to Host
- Pembatasan waktu upload e-Faktur
- Pengaturan kembali faktur penjualan
- cap/keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur
- Pengaturan kembali faktur pajak PKP Pedagang Eceran
Pokok Pengaturan Faktur Pajak dalam PER-03/2022
Ini adalah daftar pokok pengaturan faktur pajak yang diatur dalam PER-03/2022:
- Kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak
- keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak
- bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak
- tata cara pembetulan/penggantian dan pembatalan faktur pajak
- faktur pajak bagi PKP pedagang eceran
- persyaratan formal dan material faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambar dibuat dan faktur pajak dianggap tidak dibuat
- pelaporan faktur pajak
- tata cara pengauan permintaan data e-faktur yang rusak/hilang
Kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak
PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:
- penyerahan BKP
- penyerahan JKP
- ekspor BKP berwujud
- penyerahan ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau
- ekspor JKP
Faktur Pajak harus dibuat pada:
- saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.
Faktur Pajak Gabungan
PKP dapat membuat Faktur Pajak Gabungan:
- 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk tiap-tiap kode transaksi.
- Contoh kasus pada Lampiran huruf A angka 1 PER-30/2022
Dikecualikan dari pembuatan faktur pajak gabungan
Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu
Keterangan dalam Faktur Pajak
Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:
- nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
- nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
- nma, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
- nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Kedudukan NIK dan NPWP
sesuai Pasal 19A ayat (3) PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021, NIK atau nomor KTP mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan
Cara mengisi keterangan dalam faktur pajak
Identitas PKP Penjual
Nama, alamat, dan NPWP wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP
Identitas Pembeli / Penerima
- Nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya/sesungguhnya.
- Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat
- yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP. *)
- Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pembeli BKP/ Penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN terutang, tetapi BKP/JKP dimaksud dikirim/ diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- nama dan NPWP diisi nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN terutang; dan
- alamat diisi alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP/JKP.
- Contoh pengisian alamat pada Lampiran huruf A angka 2 PER-03/2022
Jenis Barang/Jasa
- Wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya/sesungguhnya mengenai BKP/JKP yang diserahkan.
- Untuk penyerahan BKP ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ditambah HS Code.
- pada penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai ketentuan yang berlaku, PKP dealer harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka.
- Untuk penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud.
Dasar Pengenaan Pajak
Dalam aturan faktur pajak terbaru 2022 ini, terdapat istilah besaran nilai tertentu, sehingga DPP ada tiga jenis:
- nilai pada jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima;
- dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang menjadi dasar penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN.
Contoh pengisian DPP dan PPN
DPP Normal: Penyerahan garmen dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan tarif 11%.
DPP Nilai Lain: Pemakaian sendiri BKP dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00 dan laba kotor sebesar Rp10.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan tarif 11%.
Besaran Tertentu PPN:
Penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari Harga Jual.
Dari ketiga contoh di atas maka pengisian DPP dan PPN dalam Faktur Pajak yaitu sebagai berikut:
| Uraian | Normal | NIlai Lain | Besaran tertentu |
| HArga jual | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| DPP | 100.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 |
| PPN | 11.000.000 | 9.900.000 | 1.100.000 |
PPN yang dipungut
- tarif PPN Pasal 7 ayat (1) UU PPN x Dasar Pengenaan Pajak; atau
- besaran tertentu PPN yang dipungut berdasarkan Pasal 9A ayat (1) UU PPN.
Kode dan Nomor Seri FP
Kode dan nomor seri faktur pajak (NSFP) ini total 16 digit, yang terdiri dari:
- 2 digit kode transaksi,
- 1 digit kode status, dan
- 13 NSFP
Nama dan Penandatangan FP
- Nama diisi sesuai KTP/paspor yang berlaku.
- Telah didaftarkan sebagai penanda tangan Faktur Pajak pada aplikasi e-Faktur.
- PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) pejabat/pegawai untuk menandatangani e-Faktur.
- Termasuk pejabat/pegawai di cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang.
- Tanda tangan berupa Tanda Tangan Elektronik.
Kode Transaksi Faktur Pajak
Dalam aturan faktur pajak terbaru 2022 ini, Kode Faktur Pajak dan Uraiannya menurut PER-03/PJ/2022 yaitu:
| Kode | Uraian |
| 01 | Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. |
| 02 | Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah. |
| 03 | Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. |
| 04 | Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain cfm. Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. |
| 05 | Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu cfm. Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. |
| 06 | Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN, penyerahan BKP kepada turis). |
| 07 | Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. |
| 08 | Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM. |
| 09 | Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan cfm. Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. |
Urutan Prioritas Penggunaan Kode Transaksi
Terdapat pengaturan prioritas penggunaan kode transaksi. Berikut ini hierarkinya:
Transaksi yang menggunakan mata uang asing
Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, penghitungan PPN/PPnBM terutang harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.
Untuk Faktur Pajak pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat.
Bentuk Faktur Pajak dan Aplikasinya
Bentuk faktur
Faktur pajak berbentuk elektronik, dibuat menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Ditjen Pajak, dan dicantumkan tanda tangan elektronik.
Kita telah familiar hal ini dengan sebutan e-faktur
Aplikasi e-faktur ini meliputi:
- aplikasi e-Faktur Client Desktop
- aplikasi e-Faktur Web Based
- aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H) >> H2H Penyelenggara (PJAP)
Pengecualian
terdapat pengecualian yakni dibuat sesuai dengan peraturan terkait atas faktur pajak atas:
- penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir cfm. Pasal 13 ayat (5a) UU PPN (eceran);
- penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/BKP tidak berwujud/ JKP, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak cfm. Pasal 13 ayat (6) UU PPN (dokumen tertentu); dan
- penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri cfm. Pasal 16E UU PPN (VAT refund),
Tampilan PDF atau Cetakan kertas e-faktur
E-faktur tidak wajib dicetak
Sertifikat Elektronik dan Aktivasi akun PKP
akan diupdate
Nomor Seri Faktur Pajak
akan diupdate
Batas Waktu Upload e-faktur
UPLOAD PALING LAMBAT TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA setelah tanggal e-Faktur
Contoh penerapan kasus batas waktu e-faktur
Contoh 1:
PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 11 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 14 Mei 2022.
Dengan demikian, e-Faktur yang dibuat dan diunggah (di-upload) oleh PT H tersebut dapat diberikan persetujuan dari DJP karena diunggah (di-upload) ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 Mei 2022.
Contoh 2:
PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 18 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 18 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 16 Mei 2022.
Dengan demikian, DJP tidak memberikan persetujuan (reject) atas e-Faktur yang diunggah (di-upload) tersebut karena diunggah (di-upload) setelah tanggal 15 Mei 2022.
e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP (reject) tersebut bukan merupakan Faktur Pajak
Faktur Penjualan Sebagai e-faktur
akan diupdate
Cap/Keterangan Fasilitas PPN
PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan, dan PPN Ditanggung Pemerintah Harus diberikan keterangan melalui aplikasi e-Faktur mengenai:
- PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah; dan
- peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya.
Cara Pembetulan dan Pembatalan Faktur Pajak
Tata Cara Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak
Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran
Persyaratan Formal dan Material FP
Persyaratan Formal
Diisi secara benar, lengkap, dan jelas
Persyaratan MAterial
Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean