Diperbarui: 20 November 2026 · Oleh Tim Tips Pajak Media · Waktu baca ±7 menit
Jawaban singkat: Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) berdasarkan PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026 wajib dilampiri dua surat pernyataan bermeterai: (1) tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya (format Lampiran huruf F) dan (2) sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan (format Lampiran huruf G). Permohonan diajukan lewat Coretax paling lambat 1 Oktober 2028.
Banyak Wajib Pajak sedang memanfaatkan program pengurangan sanksi KEP-239/PJ/2026, yang potongannya bisa 25% sampai 100%. Fasilitas ini tidak otomatis: Anda harus mengajukan permohonan, dan permohonan tanpa surat pernyataan yang benar berisiko ditolak. Di artikel ini Anda akan tahu surat apa saja yang dibutuhkan, cara mengisinya, cara mengunggahnya di Coretax, serta cara membuatnya dalam 2 menit dengan alat bantu gratis dari Tips Pajak Academy.
Apa itu PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026?
PMK 71/2026 mengubah PMK 118/2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Salah satunya menyisipkan Pasal 27A, yang menjadi dasar Dirjen Pajak menerbitkan KEP-239/PJ/2026 (berlaku 8 Oktober 2026) tentang kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
| Jenis sanksi yang dicakup KEP-239/PJ/2026 | Syarat waktu utama |
|---|---|
| Terlambat lapor SPT Tahunan PPh (s.d. TP 2025) / SPT Masa (s.d. September 2026) kurang bayar | SPT disampaikan 8 Okt 2026 – 30 Jun 2027 |
| Pembetulan SPT kurang bayar dan keterlambatan bayar pajak terutang SPT tersebut | SPT disampaikan dan dibayar 8 Okt 2026 – 30 Jun 2027 |
| Sanksi dalam SKP, SKP PBB, atau STP hasil pemeriksaan | Terbit 8 Okt 2026 – 30 Jun 2027; pokok dibayar s.d. 30 Jun 2027 |
| Sanksi dalam SKP, SKP PBB, STP, atau STP PBB yang terbit sebelum 8 Okt 2026 | Pokok/utang pajak dibayar s.d. 30 Jun 2027 |
| Sanksi dalam STP / STP PBB yang terbit 8 Okt 2026 – 30 Jun 2027 | Pokok/utang pajak dibayar s.d. 30 Jun 2027 |
| SKP hasil pemeriksaan harta yang belum diungkap dalam PPS | Terbit dan pokok dibayar s.d. 31 Des 2027 |
Besaran potongan per jenis sanksi tercantum di Lampiran KEP-239/PJ/2026. Fasilitas hanya berlaku untuk sanksi yang belum dibayar.
Surat pernyataan apa saja yang wajib dilampirkan?
| Dokumen | Format | Meterai |
|---|---|---|
| Formulir permohonan PSA | Lampiran huruf C | – |
| Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Gugatan dan/atau Upaya Hukum Lainnya | Lampiran huruf F | Ya |
| Surat Pernyataan Sanksi Administratif Timbul karena Kekhilafan atau Bukan karena Kesalahan | Lampiran huruf G | Ya |
| Surat pencabutan gugatan/upaya hukum (bila pernah mengajukan) | Bebas | – |
| Salinan SKP/STP yang dimohonkan | – | – |
| Surat Kuasa Khusus (bila ditandatangani kuasa) | – | – |
Bagaimana cara membuat surat pernyataan PSA dalam 2 menit?
Daripada mengetik ulang format lampiran, gunakan Generator Surat Pernyataan PSA gratis dari Tips Pajak Academy:
- Pilih Anda bertindak selaku Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa. Bila Wakil/Kuasa, isi juga nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak yang diwakili.
- Isi nama, NPWP (16 digit/NIK), jabatan (kosongkan bila orang pribadi), alamat, dan nomor telepon penandatangan.
- Pilih jenis ketetapan: SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB. Untuk PBB, isi NOP dan alamat objek pajak.
- Masukkan daftar SKP/STP: nomor, tanggal, jenis pajak, dan masa/tahun pajak. Baris bisa ditambah.
- Tulis sanksi yang dimohonkan untuk surat kekhilafan, misalnya “sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar Rp500.000”.
- Klik Unduh keduanya. Anda langsung mendapat dua file Word (.docx) yang siap dicetak.
- Cetak, tempel meterai Rp10.000, tanda tangani, lalu pindai menjadi PDF.
Data Anda diproses di browser dan tidak dikirim ke server mana pun. Kolom yang dikosongkan tercetak sebagai titik-titik sehingga masih bisa diisi tangan.
Buat dua surat pernyataan PSA sekarang, gratis. Isi formulir sekali, unduh format F dan G dalam Word.
Bagaimana cara mengajukan PSA di Coretax?
- Login Coretax (lakukan impersonate bila mengajukan untuk badan).
- Buka Layanan Wajib Pajak > Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih layanan AS.26 Keberatan dan Non-Keberatan, sub-layanan AS.26-03 / LA.26-03 (pengurangan atau penghapusan sanksi), lalu Lanjut.
- Di Alur Kasus, lengkapi formulir: saluran, profil, jenis sanksi Pasal 36 ayat (1) huruf a, alasan, dan daftar lampiran.
- Di Detail Kasus > Dokumen, unggah PDF kedua surat pernyataan, salinan SKP/STP, dan dokumen lain.
- Klik Create PDF, tanda tangani dengan kode otorisasi/sertifikat elektronik, lalu kirim. Simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Dirjen Pajak wajib menerbitkan keputusan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima.
Contoh pengisian surat pernyataan
| Isian | Contoh |
|---|---|
| Bertindak selaku | Wakil (Direktur PT Sinar Harapan) |
| Jenis ketetapan | STP |
| Nomor / tanggal STP | 00012/107/25/731/26 / 2 Maret 2026 |
| Jenis pajak / masa | PPh Pasal 25 / Januari 2025 |
| Sanksi yang dimohonkan (surat G) | Sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP |
Untuk direktur yang menandatangani atas nama PT, pilih Wakil dan isi jabatan. Untuk karyawan atau konsultan yang ditunjuk, pilih Kuasa dan lampirkan Surat Kuasa Khusus.
Hal penting yang sering terlewat
Dua surat ini adalah syarat formal: tanpa salah satunya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026. Kalau Anda sedang menempuh keberatan, banding, atau gugatan atas ketetapan yang sama, cabut dulu upaya hukum tersebut dan lampirkan surat pencabutannya. Ingat juga, permohonan yang sudah ditolak dua kali tidak bisa diajukan lagi.
Kesalahan yang sering terjadi
- Hanya melampirkan satu surat pernyataan, padahal format F dan G sama-sama wajib.
- Lupa membubuhkan meterai pada kedua surat.
- Memilih “Wajib Pajak” padahal yang menandatangani adalah direktur atau kuasa.
- Nomor dan tanggal SKP/STP tidak sama dengan ketetapan yang dimohonkan.
- Sanksi sudah telanjur dilunasi, padahal fasilitas hanya untuk sanksi yang belum dibayar.
- Pokok pajak belum dibayar sampai batas 30 Juni 2027.
FAQ seputar surat pernyataan PSA KEP-239
Apakah surat pernyataan PSA wajib bermeterai?
Ya. Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan surat pernyataan kekhilafan sama-sama dibubuhi meterai Rp10.000 sebelum dipindai dan diunggah ke Coretax.
Di mana format resmi surat pernyataannya?
Formatnya ada di lampiran ketentuan PSA: huruf F untuk surat tidak mengajukan gugatan dan huruf G untuk surat sanksi karena kekhilafan. Anda bisa membuat keduanya otomatis di tipspajak.id/tools/surat-pernyataan-psa.
Siapa yang menandatangani surat pernyataan untuk PT?
Pengurus yang mewakili badan, misalnya direktur, dengan memilih “Wakil” dan mengisi jabatan. Bila ditandatangani pihak lain, pilih “Kuasa” dan lampirkan Surat Kuasa Khusus.
Kapan batas akhir mengajukan PSA berdasarkan KEP-239/PJ/2026?
Permohonan diajukan paling lambat 1 Oktober 2028, tetapi syarat pembayaran pokok pajak umumnya paling lambat 30 Juni 2027.
Berapa besar pengurangan sanksi dalam KEP-239/PJ/2026?
Antara 25% sampai 100%, tergantung jenis sanksi dan pemenuhan syarat, sesuai rincian di Lampiran KEP-239/PJ/2026.
Apakah satu surat pernyataan bisa untuk beberapa STP?
Surat tidak mengajukan gugatan memuat tabel yang bisa berisi beberapa SKP/STP. Untuk surat kekhilafan, sebutkan nomor ketetapan dan sanksi yang dimohonkan sesuai permohonan yang diajukan.
Dasar Hukum
- Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.
- PMK 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71 Tahun 2026 (Pasal 21A, 23, 24, 27A, 29).
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (berlaku 8 Oktober 2026).
Artikel Terkait
- PMK 71 Tahun 2026: penghapusan sanksi dan keberatan pajak
- Jenis sanksi administrasi pajak menurut UU KUP
- Cara pembetulan SPT di Coretax
- Tahapan penagihan pajak dari STP sampai lelang
Siap mengajukan pengurangan sanksi? Buat surat pernyataan format F dan G dalam Word, gratis dan tanpa daftar.
Butuh template dan e-course pajak lainnya? Kunjungi toko Tips Pajak Academy.
Artikel ini bersifat edukasi umum. Ketentuan dapat berubah; periksa kembali peraturan terbaru atau konsultasikan dengan kantor pajak/konsultan pajak sebelum mengajukan permohonan.

