Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / TA 2022 4.94/5 (17)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diamanatkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering dikenal dengan Tax Amnesty (TA) yang hanya berlangsung 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022. Simak Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / TA 2022 dari tipspajak.com berikut ini. Selamat menyimak.

Daftar Isi

Video Pembahasan PPS 2022

JIka Anda sibuk, dan lebih suka menonton Video / Menedengarkan Audio, silakan simak panduan lengkap PPS di Video Produksi Tips Pajak Media berikut:

htVideo Pembahasan PPS 2022

Apa Dasar Hukumnya?

Dasar hukum amnesti pajak jilid II ini adalah BAB V atau Pasal 5 s.d. 12 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Apa Nama Resmi Programnya?

Logo PPS TA 2022
Logo Program Pengungkapan Sukarela / Tax Amnesty 2022 Sumber Paparan Menkeu 23 November 2021

Sebagaimana disebutkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), nama resmi program amnesti pajak jilid II ini adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP).

Apa Itu PPS
Berlakunya PPS 2022

Program Pengungkapan Sukarela ini diatur dalam Pasal 5 UU HPP sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
  2. Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  4. Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
  5. Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
  6. Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak
  7. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar:

Kapan Berlakunya?

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak ini dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022.

Syarat Mengikuti PPS

Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022

Pasal 6 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Cara Ikut TA 2022
Cara mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Ketentuan mengenai Syarat mengikuti TA diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU HPP. Wajib Pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • memiliki NPWP
  • membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  • menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan
  • mencabut permohonan 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; 3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; 5. keberatan; 6. pembetulan; 7. banding; 8. gugatan; dan/atau 9. peninjauan kembali dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Apakah WP Badan Bisa Ikut PPS?

Wajib Pajak Badan hanya bisa mengikuti PPS kebijakan 1 (pengungkapan harta yang perolehannya sebelum 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Waib Pajak Badan tidak termasuuk kriteria yang mendapatkan kesempatan Program Pengungkapan Sukarela.

Sedangkan WP Orang Pribadi bisa mengikuti kebijakan 1 dan 2, yakni pengungkapan harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat Tax Amnesty 2016 dan pengungkapan aset yang diperoleh tahun 2016 s.d. 2020.

Bagaimana Jika Pembetulan SPT Tahunan Sebelum PPS?

Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikan.

Mau Ikut PPS namun belum Lapor SPT Tahunan 2020

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU HPP, diatur mengenai syarat mengikuti PPS Kebijakan II. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
  • harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.

Video Penjelasan Mau Ikut PPS namun Belum Lapor SPT 2020

Mau Ikut PPS namun Belum Lapor SPT 2020

Apa Dasar Pengungkapannya?

Dalam Pasal 5 ayat (8) UU HPP dinyatakan bahwa dasar pengenaan pajak sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.

Bagaimana Penentuan Nilai Harta?

Penentuan Nilai Harta Kebijakan I

Dalam Pasal 5 ayat (9) dinyatakan bahwa nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung jumlah harta bersih adalah nilai sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.

  1. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
  2. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor;
  3. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  4. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
  5. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf e, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.

Penentuan Nilai Harta Kebijakan II

Wajib Pajak orang pribadi dapat mengikuti PPS Kebijakan II dengan mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020, yang masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020

Harta Bersih = Harta – Utang

Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan berdasarkan:
a. nilai nominal untuk kas atau setara kas
b. Harga perolehan untuk harta selain kas atau setara kas
Dalam hal harga perolehan tersebut tidak diketahui, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.

Ada Berapa Jenis Kebijakan?

Ada dua jenis kebijakan PPS ini, yaitu:

  1. WP telah mengikuti amnessti pajak 2016-2017, namun masih ada harta yang diperoleh per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan dalam program amnesti 2016-2017
  2. Pengungkapan atas harta yang diperoleh pada periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

Tarif PPS 2022

Tarif untuk Pengungkapan Harta yang Diperoleh sebelum 31 Desember 2015

Tarif Kebijakan 1 PPS
Tarif Kebijakan 1 PPS untuk Pengungkapan Harta yang belum diungkan saat TA
  • 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI, dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara
  • 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diiventasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara
  • 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara
  • 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara
  • 11% (sebelas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI

Untuk memudahkan pemahaman, ini matriksnya

Posisi Harta BersihUraianPasalTarif PPh Final
Dalam NegeriDiinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf a6 %
Dalam Negeri Tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf b8 %
Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c angka 26 %
Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan pasal 5 ayat (7) huruf c6 %
Luar Negeri Dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf d8 %
Luar Negeri Tidak dialihkan ke dalam negeri pasal 5 ayat (7) huruf e11 %

Tarif untuk Pengungkapan Harta yang Diperoleh 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020

Tarif PPS Kebijakan 2
Tarif PPS untuk Harta yang diperoleh 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020

Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU HPP. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, masih dimiliki per tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP.

Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang

Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020.

Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

  • tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020
  • tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020
  • tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan
  • tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
  • tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan
Posisi Harta BersihUraianPasalTarif PPh Final
Dalam NegeriDiinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf a12 %
Dalam Negeri Tidak diinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf b14 %
Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf c12 %
Luar Negeri Dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf d14 %
Luar Negeri Tidak dialihkan ke dalam negeri pasal 9 ayat (3) huruf e18 %

Adapun tarif PPh Final nya sebagai berikut:

Tarif Termurah Jika Diinvestasikan di?

Kita bisa dapat tarif termurah jika melakukan investasi di kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara.

Investasi harta bersih sebagaimana dimaksud wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.

Apa Manfaat Mengikuti Tax Amnesty 2022

Manfaat mengikuti program pengungkapan sukarela atau dikenal sebagai tax amnesty disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) UU HPP sebagai berikut:

  • tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta;
  • kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan; dan/atau
  • data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak

Bagaimana jika kita tidak melaporkan harta dalam program amnesti?

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022; dan terhadap penghasilan tersebut

  • dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  • dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya

melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sanksi JIka Tidak Ikut PPS
Sanksi Tidak Ikut TA

Cara Mengikuti Amnesti Pajak 2022

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU HPP, Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta harus dilampiri dengan:

  1. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
  2. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
  3. daftar utang
  4. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
  5. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a dan huruf c

Adapun teknis penyampaian sampai saat ini belum ditetapkan. Tentunya kami tipspajak.com akan langsung memerbarui ketika sudah ada aturan main.

Repatriasi (Pengalihan Harta ke Dalam Negeri) Paling Lambat tanggal…

Dalam PAsal 7 ayat (1) UU HPP, dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.

pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c dan huruf d

Pasal 6 ayat (2) huruf d UU HPP

Sedangkan untuk pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri yang akan diinvestasikan, batas waktu realisasi investasi adalah tanggal 30 September 2023.

Investasi harta bersih tersebut wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.

Bagaimana JIka Repatriasi dan/atau Investasi tidak jadi direalisasikan?

Dalam hal repatriasi (pengalihan harta ke dalam wilayah NKRI) dan/atau realisasi batal dilakukan, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku ketentuan:

Terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:

Tambahan Tarif Jika WP Sukarela mengungkapkan penghasilan dan menyetor sendiri PPh

UraianPasalTarif PPh FinalTambahan Tarif
Harta bersih di dalam negeri, dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf a6 %3 %
Harta bersih di dalam negeri tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf b8 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c angka 26 %3 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan pasal 5 ayat (7) huruf c6 %6 %
Harta bersih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf d8 %4 %
Harta bersih di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri pasal 5 ayat (7) huruf e11 %

Tambahan Tarif Jika diterbitkan SKPKB

UraianPasalTarif PPh FinalTambahan Tarif
Harta bersih di dalam negeri, dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf a6 %4,5 %
Harta bersih di dalam negeri tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf b8 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c angka 26 %4,5 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan pasal 5 ayat (7) huruf c6 %7,5 %
Harta bersih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf d8 %5,5 %
Harta bersih di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri pasal 5 ayat (7) huruf e11 %

Contoh Pehitungan Amnesti Pajak 2022

Kebijakan 1: Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat Tax Amnesty I

Contoh Penerapan Tax Amensti untuk harta yang belum dilaporkan di TA 2015

Bapak Jaja telah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) tahun 2015, namun pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp 900 juta. Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Bapak Jaja mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Bapak Jaja berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut tanpa menginvestasikan pada SBN/hilirisasi/renewable energy.

Berapa yang harus dibayar Bapak Jaja?
Bapak Jaja membayar PPh Final dengan tarif 8% sebesar Rp 72 juta(8% x Rp 2 Miliar)

Kebijakan 2: Aset yang Diperoleh 2016 s.d. 2020 yang Belum Dilaporkan di SPT Tahun 2020

Contoh Penerapan Tax Amensti untuk harta yang diperoleh 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan

Bapak Jajang memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 buah rumah telah dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 senilai Rp 1 Miliar, namun 1 rekening senilai Rp 200 juta belum dicantumkan dalam SPT Tahunan Tahun 2020.

Bapak Jajang akan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan berniat menginvestasikan uangnya pada SBN, sehingga Bapak Jajang Tuan B membayar PPh Final dengan tarif 12% sebesar Rp 24 juta (12% x Rp 200 juta).

Bagaimana Jika Belum Lapor SPT Tahunan 2020

Dalam hal WP OP belum menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020, maka:

  1. WP OP wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum UU HPP diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020.
  2. Harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.

Dasr: Pasal 10 ayat (2) UU HPP

Cara Pembayaran PPh Final PPS

Ketentuan Pembayaran PPh Final PPS diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 196/PMK.03/2021.

Kode Akun Pajak PPh Final PPS

Pembayaran PPh FinalKode Akun PajakKode Jenis Setoran
Kebijakan I411128427
Kebijakan II411128428
SKPKB atas harta yang belum atau kurang diungkap pada kebijakan II411128319
Kode Akun Pajak PPh Final PPS 2022

Kode Akun Pajak PPh Final Tambahan PPS Gagal Investasi

Pengenaan tambahan PPh FinalKebijakan IKebijakan IKebijakan IIKebijakan II
SKPKBSukarelaSKPKBSukarela
Deklarasi dalam negeri, gagal investasi411128-317411128-107411128-318411128-108
Repatriasi luar negeri, gagal investasi411128-317411128-107411128-318411128-108
Gagal repatriasi dan gagal investasi, hanya deklarasi luar negeri411128-317411128-107411128-318411128-108
Deklarasi luar negeri, gagal repatriasi411128-317411128-107411128-318411128-108
Kode Akun Pajak PPh Final Tambahan PPS Gagal Investasi

Kode Harta PPS

Seperti apa kode harta PPS? ini daftarnya: tipspajak.com/kode-harta-pps/

Bagaimana Melaporkan Harta yang di PPS dalam SPT Tahunan Berikutnya

Lalu, bagaimanakah cara melaporkan harta yang diikutkan dalam PPS, dalam SPT Tahunan 2021 dan seterusnya?

Untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan telah memperoleh Surat Keterangan, nilai harta bersih yang disampaikan dalam SPPH harus dibukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.

Atas tambahan harta dan utang yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020, diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru sesuai tanggal SKET serta dilaporkan pada SPT Tahunan Tahun Pajak 2022

Harta yang diungkapkan dalam SPPH yang berupa aktiva berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.
Harta yang diungkapkan dalam SPPH yang berupa aktiva tidak berwujud tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan

Download Buku Panduan PPS

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan buku panduan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berikut cara mengikutinya. Anda dapat download PDF nya di sini.

Tutorial PPS 2022

Video Tutorial Nyata Riil Daftar PPS

Video Tutorial Riil dan Nyata Ikut PPS Sampai dengan Dapat Surat Keterangan

Cara Aktivasi Layanan PPS

Cara PPS 2022
Cara mengikuti PPS 2022

Berikut ini video tutorial persembahan Tips Pajak Media mengenai langkah pertama PPS yakni Cara Aktivasi Layanan PPS 2022

Tutorial PPS 2022 Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Download dan Instal Adobe Reader DC

Berikut ini video produksi Tips Pajak Media mengenai Cara Download dan Install Adobe Reader DC agar bisa isi formulir PPS

Download dan Install Adobe Reader DC agar Bisa Isi PPS

Dapat Surat Imbauan PPS?

Anda mendapatkan surat himbauan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela baik itu melalui email atau surat? Bagaimana cara meresponnya? Simak video singkat ini:

surat imbauan keikutsertaan dalam program pengungkapan sukarela

Kesimpulan

Itulah artikel mengenai panduan lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau sering dikenal dengan tax amnesty jilid II. Artikel ini kami buat berdasarkan dokumen RUU HPP yang telah disahkan oleh DPR tanggal 7 Oktober 2021.

Semoga bermanfaat. Kami ajak pula pembaca semua untuk ikuti instagram Tips Pajak Media, Telegram Tips Pajak dan Youtube Tips Pajak Media untuk update informasi perpajakan yang lebih cepat.

Please rate this