Panduan Lengkap PPh

Berikut ini adalah daftar isi resume panduan lengkap Pajak Penghasilan di Indonesia.

Penurunan tarif PPh Bagi WPDN berbentuk PT
Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah tertentu
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Sisa Lebih yang Diterima oleh Badan atau Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan
Hibah, Bantuan, Sumbangan yang tidak termasuk Objek pajak
Beasiswa tidak termasuk Objek Pajak
Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Bantuan, Sumbangan, Zakat yang tidak termasuk Objek Pajak
Keuntungan karena Pembebasan Utang
Hubungan Usaha, Pekerjaan,Kepemilikan atau Penguasaan
Objek Pajak Penghasilan (PPh)
Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak PPh

Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
Biaya Fiskal: Biaya yang boleh dikurangkan dan Biaya yang Tidak Boleh dikurangkan
Natura dan Kenikmatan
Biaya Promosi
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
Biaya Sumber Daya Manusia
Biaya Bunga Pinjaman
Pajak Daerah dan retribusi kepada Daerah
Biaya Entertainment
Sumbangan / Biaya Pembangunan Infrastruktur yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto
Pajak Masukan yang Tidak dapat Dikreditkan bisa jadi Pengurang Penghasilan Bruto
Join Cost
Daftar Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha
Simulasi kasus rekonsiliasi Fiskal

Biaya Penyusutan Fiskal
Penyusutan Harta Berwujud
Amortisasi Harta Tidak Berwujud
Perangkat Lunak (Software) Komputer
Kendaraan milik perusahaan
HP, telepon Seluler, pager
Penyusutan, Amortisasi dalam Bidang Usaha Tertentu (Tanaman Kehutanan, kayu, Tanaman Keras, Ternak)
Penyusutan Harta Berwujud Bagi Kontraktor Migas

Tabel Tarif PPh Pasal 21
Jamsostek (JKK, JHT, JKM, JPK & JHT) dan Premi asuransi lainnya
PPh 21 Ditanggung Pemerintah
Tanda Tangan Stempel & Bukti Potong Online PPh 21
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT dan JHT
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21/26
Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21/26
Pemotong dan Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26
PPh 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, POLRI, dan Pensiunannya
Unsur Penambah dan Pengurang Penghasilan dalam Penghitungan PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja yang Memenuhi Kriteria Tertentu
Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pemberi Pensiun
PEnghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap
Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR)
CARA MENGHITUNG PPH PASAL 21
- Cara menghitung PPh PAsal 21 untuk pegawai tetap
- Cara menghitung PPh PAsal 21 untuk pegawai tidak tetap
- Cara menghitung PPh Pasal 21 atas Bonus dan atau THR
PPh Pasal 21 untuk bendahara BOS

Tentang PPh Pasal 22
Tabel Tarif PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 yang Dipungut Bank Devisa dan DJBC
PPh Pasal 22 Bendaharawan
PPh Pasal 22 Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
PPh Pasal 22 Industri Tertentu
PPh Pasal 22 Industri atau eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
PPh Pasal 22 Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
PPh Pasal 22 atas Badan Usaha Tertentu
PPh Pasal 22 Industri atau badan usaha komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam

Tabel Tarif PPh Pasal 4 (2)
SUN (Obligasi Negara, SPN) dan SBSN
PPh Final atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau bangunan, SKB PPhTB
PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
PPh Final atas Jasa Konstruksi
PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek
PPh Final atas Dividen yang diterima Orang Pribadi (OP)
PPh Final atas Bunga Obligasi
PPh Final atas Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
PPh Final atas Bunga simpanan Koperasi
PPh Final atas Hadiah Undian
SKB terkait PP 46 Tahun 2013
PPh Final atas penghasilan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu PP 23 Tahun 2018
PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Bendahara BOS

Tabel Tarif PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 atas Pelayaran dalam negeri
PPh Pasal 15 atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
PPh Pasal 15 atas Penerbangan Dalam Negeri
PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (representative office/liaison office) di Indonesia
PPh Pasal 15 atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak